Tidak perlu dibungkus manis. Bencana banjir di Sumatera itu tidak pantas disebut sebagai “bencana nasional”, karena di balik setiap arus lumpur, setiap rumah yang hanyut, ada jejak tangan manusia tangan yang meneken izin tambang, menumbangkan pohon, menggunduli hutan, dan menukar sungai dengan jalan raya demi korporasi.
Pemerintah enggan menjadikannya sebagai bencana nasional karena pada dasarnya ini bukan bencana alam. Ini kejahatan yang direncanakan.
Banjir dan longsor yang menenggelamkan rumah, ladang, serta kehidupan itu bukan bencana. Itu adalah reaksi alam terhadap kejahatan manusia tangan-tangan yang tanpa malu menjual hutan kepada perusahaan, menjual sungai kepada tambang, dan menjual masa depan kepada perkebunan sawit.
Ini adalah hasil dari keputusan politik: tangan yang meneken izin konsesi, yang mengubah peta DAS, yang menakar hutan bukan sebagai penyangga kehidupan, tapi sebagai aset laba.
Apa yang kamu harapkan dari negara yang menganggap rakyatnya hanya sebagai angka statistik untuk lembaga survei? Apa yang kamu harapkan dari pejabat yang hanya menjadikan rakyat sebagai lumbung suara pemilu? Sudahi ekspektasi yang terlalu tinggi itu.
Setiap rumah yang hanyut dan setiap desa yang luluh adalah tanda bahwa negara telah gagal melindungi rakyat, gagal menjaga alam, gagal menjadi penjaga hidup, dan justru menjadi penjaja kerusakan.
Pemerintah juga tidak sebodoh itu untuk menetapkan status bencana nasional, karena pertanyaan besar akan muncul
Siapa yang memberikan izin tambang?
Siapa yang mengubah hutan jadi perkebunan sawit?
Siapa yang menandatangani izin pembukaan lahan di daerah rawan banjir?
Jika ditetapkan sebagai bencana nasional, maka pemerintah harus mengakui bahwa sebagian besar kerusakan adalah hasil dari keputusan mereka sendiri.
Data Kehilangan Hutan 2024 KLHK
Indonesia kehilangan ± 175.400 hektar hutan hanya dalam satu tahun.
Mayoritas terjadi di hutan alam, kawasan yang seharusnya menyerap air, menjaga kestabilan tanah, dan menahan erosi. Ketika ini hilang, banjir dan longsor adalah konsekuensi logis.
Data Banjir & Longsor BNPB
Korban tewas akibat banjir-longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada 2025: puluhan orang, ratusan ribu mengungsi.
Padang Kayu Gelondongan Terbawa ke Pantai
Ribuan batang kayu ukuran besar hingga kecil menumpuk di sepanjang Pantai Padang kayu yang jelas bukan dari proses alami, diduga kuat dari aktivitas pembalakan di hulu sungai.
Deforestasi Nusantara (2025)
Meski mengklaim green city, pembangunan IKN sudah membuka ±20.000 hektar hutan. Ini menambah tekanan ekologi dan memperparah ketidakseimbangan lingkungan nasional.
Sumatera Episentrum Deforestasi
Pulau yang paling parah kehilangan tutupan hutan adalah Sumatera, yang ironisnya juga menjadi pusat bencana banjir-longsor.
Sekarang, sudah jelas kenapa inkompetensi jauh lebih berbahaya daripada kejahatan.
Kejahatan dilakukan sengaja, tapi inkompetensi memungkinkan bencana itu terjadi berkali-kali tanpa ada yang bertanggung jawab.
Yang mereka salahkan?
Hujan.
Cuaca.
Petani.
Siapa pun asal bukan mereka sendiri.
Komentar
Posting Komentar